PPPK Paruh waktu wajib tau, simak penjelasan dibawah ini dan aturan dari BKN
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah mengeluarkan kebijakan terbaru mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 ini resmi berlaku sejak 13 Januari 2025.
Apa Itu PPPK Paruh Waktu?
PPPK paruh waktu adalah skema pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja dengan jam kerja dan beban kerja yang disesuaikan. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi tenaga honorer yang tidak lolos seleksi administrasi PPPK tahap II untuk tetap bekerja dan mendapatkan pengakuan resmi sebagai pegawai pemerintah.
Poin-Poin Penting Kebijakan PPPK Paruh Waktu:
-
Status Kepegawaian: Tenaga honorer yang diangkat sebagai PPPK paruh waktu akan memiliki status sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
-
Jam Kerja dan Tugas: Jam kerja dan beban kerja PPPK paruh waktu disesuaikan dengan kebutuhan instansi dan kemampuan tenaga honorer.
-
Hak dan Kewajiban: PPPK paruh waktu berhak menerima gaji sesuai dengan proporsi jam kerja dan memiliki kewajiban menjalankan tugas yang ditetapkan.
-
Pengangkatan Menjadi PPPK Penuh Waktu: Terdapat kemungkinan bagi PPPK paruh waktu untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu, tergantung pada kebutuhan instansi dan ketersediaan anggaran.
Harapan dan Tantangan:
Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi tenaga honorer yang telah mengabdi namun belum memiliki status kepegawaian tetap. Namun, terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti penyesuaian anggaran dan evaluasi kinerja. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyesuaikan kebijakan ini dengan kebutuhan dan kondisi setempat.
Dengan adanya kebijakan PPPK paruh waktu, diharapkan dapat tercipta sistem kepegawaian yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan tenaga kerja di sektor publik, serta memberikan kepastian hukum bagi tenaga honorer yang telah berkontribusi dalam pelayanan publik.
Kebijakan PPPK paruh waktu merupakan langkah penting dalam memberikan solusi bagi tenaga honorer yang belum lolos seleksi administrasi namun tetap memiliki komitmen untuk berkontribusi pada pelayanan publik. Meskipun menghadapi tantangan dalam implementasinya, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan peluang yang lebih baik dan sistem kepegawaian yang lebih adaptif. Semoga kebijakan ini dapat memperkuat sektor pemerintahan dan memberikan manfaat bagi para tenaga honorer yang telah berdedikasi dalam mengabdi untuk masyarakat.
Unduh dibawah ini tentang peraturanya
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025
